UPDATED
Apel Pagi Mahkamah Syar'iyah Biruen - Monday, 07 September 2015 10:46
Audiensi Tim Biro Aset BUA MA-RI dengan Bupati Bireuen - Thursday, 11 October 2018 10:24
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Audit Kinerja dan Integritas di MS-Bireuen - Monday, 10 April 2017 11:33
Biro Hukum dan Humas MA-RI Kunjungi Mahkamah Syar'iyah Bireuen - Thursday, 28 April 2016 16:14
Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Mahkamah Syar'iyah Bireuen - Thursday, 15 June 2017 11:58

Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat

Published in Menu
Written by 
Rate this item
(0 votes)

SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT

 

1.

Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat

2.

Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat

3.

Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan penyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita)

4.

Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain itu sita atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat dan alas tanah yang belum bersertifikat harus diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kota/ Kabupaten;

5.

Penyitaan harus dicatat di buku khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita dan perkembangannya dan buku tersebut adalah terbuka untuk umum;

6.

Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum;

7.

Kepala Desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain;

8.

Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik tergugat dapat disita;

9.

Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya, dan apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat;

10.

Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang. Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

 

1.

Uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

 

2.

Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

 

3.

Barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;

 

4.

Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;

 

5.

Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

11.

Hakim tidak melakukan Sita jaminan atas saham

12.

Pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara

 

 

Sumber:
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 80-82.

 

REGISTER ONLINE

Video Profil

Link Website

Statistik Pengunjung

 
 

Lokasi

Gedung Kantor

Alamat Kami

KANTOR MAHKAMAH SYAR'IYAH BIREUEN

Jln. Banda Aceh - Medan Km.210 Blang Bladeh

Telp. 0644-21239 Fax. 0644-324598

Bireuen 24251

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.ms-bireuen.go.id