Home » Slider

Slider

Sistem Informasi & Monitoring Cuti (SIM-C)

Sistem Informasi dan Monitoring Cuti (SIM-C)   Sistem Informasi dan Monitoring Cuti (SIM-C) merupakan layanan administrasi ijin cuti berbasis  teknologi informasi yang memberikan kemudahan dalam memonitoring jumlah cuti, sisa cuti, pengajuan cuti, persetujuan atasan  langsung, persetujuan pejabat pemberi cuti, pengelolaan laporan cuti dan histori cuti untuk mendukung pelaksanaan SIKEP yang dapat akses secara mandiri oleh pegawai berdasarkan username yang telah ... Read More »

Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)   Setiap orang yang hendak berperkara di Mahkamah Syar’iyah Bireuen namun tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo/gratis). Kategori orang yang tidak mampu dapat dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa /Lurah/Kepala Wilayah Setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. ... Read More »

Direktori Putusan (DIRPUT)

DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG   Direktori Putusan adalah sistem berbasis situs web yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan Mahkamah Agung dan seluruh putusan pengadilan dari empat lingkungan peradilan baik tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia . Direktori Putusan diluncurkan oleh Mahkamah Agung pada September 2009. Sejak peluncuran, putusan-putusan yang diputuskan di Mahkamah Agung diunggah di ... Read More »

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)   Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal ... Read More »

Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Untuk menjadikan unit kerja sebagai ... Read More »