Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas 1B
ms-bireuen.go.id | Ketua Mahkah Syar’iyah Bireuen M. Syauqi, S.HI., S.H., M.H. menghadiri acara Pameran Kampung Hukum 2024 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Ruang Cendrawasih Balai Sidang Jakarta Convention Center.
Pameran Kampung Hukum adalah suatu acara tahunan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, yang diadakan bersamaan dengan Sidang Istimewa Laporan Tahunan. Tujuan utamanya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung, serta berbagai kebijakan dan inovasi lainnya. Selama pameran, peserta, termasuk perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan mitra Bank, memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat.
Acara dimulai pada pukul 09.00 WIB, diawali dengan penyambutan Ketua Mahkamah Agung dan rombongan menggunakan tarian Gending Sriwijaya, kemudian di lanjutkan dengan Tari Dewi Keadilan yang dipersembahkan oleh penari dari Peradilan Umum Wilayah Bali, dilanjutkan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pembukaan pameran secara resmi dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H. “Pameran kampung hukum ini merupakan perwujudan dari kolaborasi antar berbagai pihak sebagai bagian dari semangat transparansi dan akuntabilitas dari segenap entitas yang bergerak di bidang hukum serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap hukum dan peradilan. Oleh karena itu, saya berharap pameran ini dapat menjadi forum yang inklusif dan edukatif bagi para pengunjung yang berasal dari semua lapisan masyarakat,” ujar beliau.
Acara yang berlangsung selama 2 hari (19-20 Februari 2024) ini menghadirkan sejumlah kegiatan menarik, seperti kuis, pagelaran musik, talkshow yang membahas “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana”, dan pameran yang menampilkan berbagai instansi, seperti MPR RI, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian RI, Kemenkumham, KPK, dan lainnya. Acara ini juga dimeriahkan oleh partisipasi beberapa lembaga NGO dan mitra Bank dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), United Nation Children’s Fund (UNICEF), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan lain-lain. (Tim Red MSB)
