Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) atau Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.   “PENANGANAN WHISTLEBLOWING TIDAK MELAYANI PENGADUAN YANG …

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas …

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja aparatur pengadilan oleh Pimpinan di masing-masing satuan kerja maupun Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Mahkamah Agung. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring …

ms-bireuen.go.id | Senin tanggal 27 Mei 2019 jam 08.30 WIB Mahkamah Syar’iyah Bireuen mengadakan Rapat Rutin Bulan Mei 2019 di Ruang Sidang Utama Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Rapat dipimpin oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen didampingi oleh Drs. Syarwandi selaku Panitera dan dibuka Dhiauddin, S.Ag selaku Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Rapat dihadiri oleh Ketua, Hakim, Pegawai serta Tenaga Kontrak. Adapun agenda dari …

ms-bireuen.go.id | Jum’at tanggal 17 Mei 2019 bertepatan dengan 12 Ramadhan 1440 Hijriyah pukul 09.00 WIB Mahkamah Syar’iyah Bireuen melaksanakan Pelantikan Wakil Ketua di ruangan Sidang Utama. Pelaksanaan pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 74/KMA/SK/IV/2019 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama. Adapun petikan SK tersebut memutuskan bahwa memberhentikan …