Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas 1B
ms-bireuen.go.id | Senin 28 Maret 2022 pukul 9.30 WIB, Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen (M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.) didamping Panitera (Drs. Syarwandi) dan Sekretaris (Dhiauddin, S.Ag) mengikuti rapat dengan Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Kemenag Kab. Bireuen, dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Bireuen di kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
Rapat persiapan Itsbat Nikah ini dibuka oleh Kepala Dinas Syariat Islam (Anwar, S.Ag., M.A.P.). Rapat tersebut membahas tentang rencana pelaksanaan sidang itsbat nikah sebanyak 350 perkara. Untuk tahap awal Dinas Syariah Islam akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) untuk pelaksanaan sidang pelayanan terpadu ini.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kemenag Bireuen menyebutkan bahwa pihak Kemenag telah melakukan pengumpulan data dan saat ini sedang dilakukan verifikasi terhadap berkas yg telah terkumpul serta telah menyiapkan operator untuk program sidang pelayanan terpadu tersebut. Sementara itu, Kepala Disdukcapil menyampaikan persiapannya dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari sinkronisasi data dengan pihak Kemenag Bireuen untuk validasi data.
Pihak Disdukcapil juga akan menyediakan Tim IT untuk mengatasi kendala perangkat pengolah data maupun konektivitas untuk kegiatan sidang pelayanan terpadu nanti. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen (M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.) menjelaskan terkait sidang yandu ini yang muara akhirnya adalah produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Syar’iyah. “Sebelum masyarakat melakukan pengurusan akta kelahiran di Dinas Catatan Sipil ataupun penerbitan akta nikah di Kementrian Agama, hal yang terlebih dahulu disiapkan masyarakat adalah produk yg dihasilkan dari Mahkamah Syar’iyah”, ujarnya.
M. Syauqi juga menghimbau agar seluruh data yg akan diterima Mahkamah Syar’iyah Bireuen harus lengkap dan benar serta telah melalui tahapan validasi yang akurat guna memperlancar proses persidangan dan untuk menghindari kesalahan dalam penerbitan produk. Kemudian rapat dilanjutkan dengan diskusi terkait rencana pelaksanaan sidang pelayanan terpadu yang meliputi jadwal dan tempat pelaksanaan serta sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut.
